JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengujian ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Noomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Pasal 6 angka 30), dan pengujian TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno (Bab II Pasal 6) telah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sidang mengagendakan pemeriksaan pendahuluan atas permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XII/2014 diajukan oleh Murnanda Utama dan Deva Septana. Masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Maharya Pati, yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.
Dalam permohonannya, pemohon menguraikan bahwa hak kostitusionalnya telah dirugikan karena tidak adanya pernyataan yang jelas dan tegas mengenai pencabutan Bab II Pasal 6 TAP MPRS-RI No. XXXIII/MPRS/1967, terutama mengenai penegasan status hukum dan pemulihan nama baik Presiden pertama Soekarno.
"Kami selaku anak bangsa ingin memulihkan nama baik pendiri bangsa ini, pendiri Republik Indonesia, Bapak DR Ir Soekarno. Dalam hal ini beliau dituduh bersekongkol dengan G 30 S PKI, dan presiden terindikasi melakukan kejahatan pengkhianatan negara sehingga dicabut kekuasaanya," kata Ketua Yayasan Maharya Pati Murnanda Utama dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/9).
Sidang perdana ini para hakim sidang meminta pemohon untuk memperbaiki berkas permohonannya. "Dalam sidang pendahuluan, maka hakim wajib memberikan nasihat bagi pemohon untuk perbaikan permohonannya," kata Pimpinan Sidang, Maria Farida Indrati di lokasi sama.
Sidang ditutup dengan memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk merpebaiki berkas, agar dapat disidangkan dalam pleno hakim selanjutnya.
( Budi Yuwono / CN33 / SMNetwork ) Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.comDapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
0 comments:
Post a Comment