JAKARTA, suaramerdeka.com - Pertumbuhan rata-rata kapal ikan dengan bobot kurang dari 30GT pada priode 2012-2013 hanya sekitar 0,8 persen, jauh di bawah pertumbuhan kapal ikan di atas bobot di atas 50GT yang mencapai 1,7 persen lebih.
Menurut Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Rizal Damanik, merujuk data KKP kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan rata-rata kapal ikan dengan bobot kurang dari 30GT pada periode 2012 - 2013 hanya sekitar 0,8% jauh di bawah pertumbuhan kapal ikan dengan bobot di atas 50GT, yang pertumbuhannya mencapai 1,7 persen lebih.
Pertanyaannya, lanjut Rizal mengapa dengan pertumbuhan kecil itu, BBM bersubsidi untuk nelayan masih tidak mencukupi. Bahkan, setelah pemerintah membatasi BBM bersubsidi hanya bagi kapal di bawah 30 GT, nelayan kecil masih tetap sulit mendapatkan BBM bersubsidi.
Sejatinya, lanjut dia, setelah pemerintah membatasi BBM subsidi hanya untuk nelayan dengan kapal kurang dari 30 GT, persoalannya sudah tidak lagi pada keterbatasan kuota atau volume BBM. Sebab dengan volume yang ada seharusnya sudah lebih dari cukup.
"Kenyataan tidak juga cukup menunjukkan ada masalah pada ketepatan alokasi BBM bersubsidi yang dijanjikan kepada nelayan; maupun distribusi yang tidak cermat," ujarnya.
KNTI mendukung pencabutan BBM untuk kapal di atas 30GT termasuk pencabutan izin kpd kapal-kapal ikan di atas 30GT yang masih menggunakan BBM bersubsidi. "Solusi untuk kapal di atas 30GT pemerintah perlu mempermudah akses modal dan kerja sama usaha perikanan dg perbankan," tegasnya.
KNTI menolak upaya mengurangi apalagi mencabut BBM bersubsidi untuk nelayan di bawah 30GT. Akurasi distribusi BBM bersubsidi untuk kapal 30GT harus dimulai dengan pembenahan data nelayan, pemberantasan mafia perikanan, hingga mempermudah akses BBM berasubsidi dengan memaksimalkan kerja sama dengan organisasi/koperasi nelayan.
KNTI memaklumi pencabutan subsidi untuk pelaku usaha besar, termasuk kapal ikan di atas 30GT. Namun, keputusan itu tidak boleh mengurangi apalagi menghapuskan kewajiban pemerintah melindungi masyarakat ekonomi rentan seperti nelayan kecil.
Selain tugas konstitusi, menurut Rizal, pemberian subsidi untuk nelayan kecil adalah upaya nyata untuk melindungi kebutuhan pangan nasional, penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, hingga pada upaya preventif pencurian ikan.
( A Adib / CN33 / SMNetwork ) Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.comDapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
0 comments:
Post a Comment